Ketentuan TUK Mandiri Berdasarkan Pedoman BNSP 206

Fungsi, Tugas dan Wewenang TUK

  1. TUK mandiri memiliki fungsi sebagai tempat pelaksana uji kompetensi dan fungsi pemasaran kegiatan sertifikasi kompetensi.
  2. TUK mempunyai tugas:
    • Membantu pelaksanaan uji kompetensi,
    • Menyiapkan tempat uji kompetensi sesuai persyaratan teknis yang ditetapkan,
    • Memasarkan kegiatan sertifikasi kompetensi,
    • Menerima pendaftaran pemohon sertifikasi.
    • Mengevaluasi penerapan standar kompetensi dalam uji kompetensi,
    • Mengkaji ulang pelaksanaan uji kompetensi di TUK.
  3. TUK mempunyai wewenang:
    • Mengusulkan komponen biaya yang dibutuhkan TUK dalam pelaksanaan uji kompetensi,
    • Mempromosikan organisasinya sebagai TUK yang terverifikasi,
    • Mengusulkan hasil evaluasi penerapan standar kompetensi dalam pelaksanaan uji kompetensi.

Organisasi

  1. TUK mandiri dibentuk dan disahkan melalui surat keputusan dari organisasi induknya.
  2. TUK mandiri dipimpin oleh kepala TUK, dan dibantu minimal oleh fungsi teknik operasional, fungsi pemasaran dan fungsi mutu.
  3. Kepala TUK mempunyai tugas-tugas, antara lain :
    • membantu pelaksanaan uji kompetensi,
    • melaksanakan penyiapan penyelenggaraan uji kompetensi,
    • menjaga kesesuaian TUK terhadap persyaratan teknis yang ditetapkan LSP dan persyaratan pengelolaan sesuai Pedoman BNSP ini.
    • mempromosikan dan memasarkan kegiatan sertifikasi kompetensi.
    • menyiapkan rencana program dan anggaran TUK.
  4. Fungsi teknis operasional mempunyai tugas, antara lain:
    • menyiapkan tempat uji sesuai persyaratan teknis uji kompetensi
    • memfasilitasi proses uji kompetensi,
  5. Fungsi pemasaran mempunyai tugas, antara lain :
    • mempromosikan dan memasarkan kegiatan sertifikasi kompetensi
  6. Fungsi mutu mempunyai tugas, antara lain :
    • menerapkan sistem dan prosedur TUK sesuai Pedoman ini,
    • memelihara berlangsungnya sistem dan prosedur TUK sesuai Pedoman ini,
    • melakukan audit internal dan kaji ulang manajemen TUK.

Sarana dan Perangkat

  1. TUK harus memiliki kantor tetap sekurang-kurangnya dalam waktu 2 (dua) tahun dan harus memiliki sarana kerja yang memadai.
  2. TUK harus memiliki rencana kegiatan yang mencerminkan pelayanan yang diberikan.
  3. TUK harus memiliki perangkat kerja yang meliputi:
    • Skema sertifikasi kompetensi yang diacu,
    • Standar kompetensi yang diacu,
    • Persyaratan teknis yang ditetapkan LSP,
    • Prosedur yang ditetapkan LSP terkait pelaksanaan uji kompetensi,
  4. TUK harus memiliki peralatan uji sebagaimana ditetapkan dalam persyaratan teknis, dengan ketentuan sebagai berikut:
    • Peralatan yang digunakan untuk uji kompetensi harus memiliki spesifikasi yang relevan,
    • Peralatan harus diverifikasi atau dikalibrasi dengan tepat,
    • Jika menggunakan peralatan di luar pengawasannya yang tetap, harus dipastikan sesuai spesifikasi yang relevan.
  5. TUK harus menyiapkan penerapan kondisi uji sebagaimana ditetapkan dalam persyaratan teknis, mencakup, namun tidak terbatas pada, pencahayaan, suhu ruangan, kebisingan, pemisahan peserta uji dan keamanan peserta uji.
  6. TUK dapat memiliki asesor kompetensi sesuai dengan ruang lingkup TUK, agar dapat menjadi bagian dari tim asesor kompetensi LSP dengan persyaratan tetap menjaga ketidakberpihakan.

Sistem Manajemen

  1. TUK harus menerapkan sistem manajemen mutu yang didokumentasikan dan mencakup semua persyaratan pedoman ini dan persyaratan TUK yang ditetapkan LSP, serta menjamin efektifitas penerapan persyaratan tersebut.
  2. TUK harus menjamin bahwa:
    • sistem manajemen ditetapkan dan dipelihara sesuai dengan pedoman,
    • sistem manajemen dimengerti dan diterapkan pada semua tingkat organisasi.
  3. TUK harus mempunyai prosedur untuk pemeliharaan peralatan dan penyiapan kondisi uji.
  4. TUK harus mempunyai prosedur pengendalian dokumen dan rekaman. Rekaman harus diidentifikasi, diatur dan dimusnahkan dengan cara yang sesuai untuk menjamin integritas proses dan kerahasiaan informasi tersebut. Rekaman harus disimpan selama periode waktu tertentu untuk memberikan jaminan kepercayaan berkelanjutan.
  5. TUK harus melaksanakan audit internal dan kaji ulang manajemen termasuk ketentuan untuk perbaikan berkelanjutan, tindakan koreksi dan pencegahan.
  6. TUK harus menetapkan uraian tugas dan tanggungjawab yang terdokumentasi dengan jelas bagi setiap personil.
  7. TUK harus turut menjamin ketidakberpihakan dalam pelaksanaan uji kompetensi.
  8. TUK harus turut menjamin keamanan materi uji kompetensi.

Verifikasi dan Penetapan TUK

  1. LSP harus menetapkan persyaratan teknis TUK mandiri,
  2. TUK mengajukan permohonan verifikasi dengan melampirkan:
    • Dokumen sistem manajemen mutu
    • Dokumen perangkat kerja
    • Dokumen peralatan sesuai persyaratan teknis
  3. LSP harus memverifikasi pemenuhan persyaratan teknis TUK dan pemenuhan persyaratan manajemen TUK.
  4. LSP harus menetapkan TUK terverifikasi yang berlaku untuk suatu periode waktu tertentu, disertai ketentuan yang mewajibkan TUK memelihara status terverifikasinya. Setelah habis masa berlaku verifikasi, dilakukan proses verifikasi ulang.

Pengawasan dan Sanksi

  1. LSP harus melakukan surveilan berkala terhadap TUK mandiri.
  2. LSP berwenang menjatuhkan sanksi kepada TUK berstatus terverifikasi yang gagal memenuhi ketentuan yang berlaku.
  3. Proses pengenaan sanksi adalah melalui peringatan tertulis dan jika diperlukan melalui investigasi.
  4. Bentuk sanksi yang diberikan berupa:
    • Pemberhentian sementara kegiatan TUK,
    • Pencabutan status terverifikasi.